Standar ISO 9001:2008 Mulai Diterapkan di Pakpak Bharat

PAKPAK BHARAT- Penerapan standar ISO 9001:2008 di jajaran Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memiliki orientasi utama untuk kepentingan masyarakat. “Penerapan ini untuk kepuasan pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” tegas Sustra Ginting, Asisten II Setdakab Pakpak Bharat, Selasa (13/3).

Dikatakannya, hingga saat ini sesuai tahapan yang seharusnya dijalani, pihaknya sudah masuk dalam tahap pembuatan dokumen, dan pada saat launching nanti, Pemkab akan merealisasikannya secara langsung kepada masyarakat.

“Kita bisa lihat pada Catatan Sipil sekarang untuk pelayanan KTP sudah dapat dilakukan dalam waktu 10 menit setelah melalui tahapan pemberkasan ditingkat desa dan kecamatan,” ungkapnya.

Selain itu, tambahnya, pada bidang perizinan, kini 26 jenis perizinan dapat diurus di kantor Pelayanan satu Pintu, sudah dapat diakses secara langsung melalui internet, mulai dari aplikasi, informasi, proses dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. “Semua sudah dapat dilakukan secara praktis, efektif, efisien dan murah,” tutur Sustra Ginting. (mag-14)

Source : Harian Sumut Pos

6:29 PM | 0 comments | Read More

Yantupin Gelar Sosialisasi IMB

PAKPAK BHARAT - Kantor Perizinan Satu Pintu Dan Penanaman Modal (Yantupin) menggelar sosialisasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada masyarakat, camat dan kepala desa. Kegiatan itu digelar di Gedung Serbaguna Salak, Pakpak Bharat, Selasa (13/12).

Kegiatan sosialisasi itu menghadirkan nara sumber dari Dinas Bina Marga Pemprovsu, Daud Harahap SE. Dalam kesempatan itu, dia menyebutkan tujuan dilaksanakan sosialisasi sebagai bagian untuk meningkatkan pemahaman masyarakat seputar pentingnya pengurusan IMB, dan selanjutnya berkolerasi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Masyarakat harus paham pentingnya IMB dalam pendirian bangunan, sesuai ketentuan dan maksud penataan kontruksi gedung dan pengendalian lahan,” paparnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, setelah adanya IMB perlu adanya pengawasan dari instansi terkait, sehingga kepentingan umum dapat terlindungi.

Dia menyatakan, pelaksanaan sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Bupati (Perbub) No 29/2011 tentang IMB, agar masyarakat luas dapat mengetahui keberadan Perbub dimaksud, yang nantinya dituangkan di Peraturan Daerah (Perda).

Kepala Kantor Yantupin Pakpak Bharat, Jannes Berutu SE mengatakanberupaya maksimal memberikan sosialisasi perizinan IMB. (mag-14)

Sumber :  Harian Sumut Pos

10:00 PM | 0 comments | Read More

Realisasi Proyek Fisik PU Pakpak Bharat Capai 90%

Pakpak Bharat - Realisasi pembangunan proyek fisik di Kabupaten Pakpak Bharat, menjelang masa akhir pembayaran pada tanggal 20 Desember, sudah mencapai 90%. Beberapa pekerjaan bahkan sudah ada yang mencapai 100%.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU ) Pakpak Bharat Mahadi Simanjuntak, kepada MedanBisnis (12/12 ), di ruang kerjanya, menyebutkan hal itu. "Keterlambatan proyek fisik yang ada, kita optimis akan dapat diselesaikan, bila ada proyek fisik yang tidak selesai dikerjakan oleh rekanan maka akan dihitung dan dibayarkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah mereka laksanakan," ujarnya.

Untuk pekerjaan yang tidak terselesaikan itu, katanya akan diluncurkan penyelesaiannya pada tahun anggaran berikutnya. Dia juga menegaskan denda keterlambatan kepada kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

"Akan dikenakan sebesar 1permil (satu per seribu ) dari pagu anggaran proyek yang dikerjakan. Itu berlaku untuk setiap satu hari keterlambatan penyelesaian proyek," Sekretaris Dinas PU Pakpak Bharat, Pendi Banurea menambahkan. ( ck 03)

Sumber : Medan Bisnis

11:47 PM | 0 comments | Read More

Pemkab Pakpak Bharat Buka Jalan Lingkar

Credit : Medanbisnisdaily.com

Pakpak Bharat - Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) membuka jalan besar melingkar Kota Salak, ibukota Kabupaten Pakpak Bharat. Jalan lingkar Kota Salak itu selebar 20 meter dan sepanjang 2 Km lebih.

Pembukaan jalan tersebut telah dikerjakan sejak beberapa minggu terakhir dan diperkirakan akan selesai akhir Desember 2011 ini. Hal itu dikatakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), David Karo-karo ketika meninjau lokasi pembukaan jalan di kawasan Situpang kepada MedanBisnis, Senin(5/12).

Menurutnya, jalan tersebut akan mengelilingi seluruh kawasan kota salak mulai dari Binangaboang hingga keluar di kaki Delleng Siranggas menuju kawasan Pergetteng-getteng Sengkut.

Dari kawasan Kota jalan akan dibuka dari Sindeka, tepatnya dari kawasan kantor BPS yang akan tembus hingga Napatolong menuju kaki Delleng Raja. Dari titik tersebut direncanakan akan dialihkan ke dua titik yakni menuju Binangaboang dan menuju Lae Mbalno menuju kaki Delleng Raja.

Ditambahkan David, proyek tersebut dikerjakan dengan nilai anggaran Rp 1,85 miliar dari sumber dana APBN.

B Banurea, warga Napatolong kepada MedanBisnis mengaku sangat mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Pakpak Bharat itu, karena selain menambah akses jalan, dia juga mengaku akan lebih mudah mengangkut hasil pertaniannya. “Kita sangat mendukung program-program seperti ini.

Sedapat mungkin segala sesuatu yang dapat kita berikan kepada pemerintah akan kita lakukan, karena ini juga akan sangat menguntungkan bagi kami,” ungkapnya. ( ck 08)

Sumber : Medan Bisnis

6:12 AM | 0 comments | Read More

Polisi Tahan Petani, Petani Pakpak Bharat Demo Bupati

Puluhan petani yang tergabung dalam Serikat Petani In­donesia (SPI) mendatangi kantor Bupati Pakpak Bharat untuk bertemu dengan bupati Remigo Yolando Berutu, Senin (24/10).

Di halaman kantor bupati, para petani yang datang membawa anak-anak dan berbagai jenis tanaman meminta agar salah seorang rekan mereka yang ditahan agar secepatnya dibebaskan. “Saya mohon kepada bupati supaya suami saya dapat dibebaskan sece­pat­nya. Karena untuk meme­nuhi kebutuhan hidup kami sekeluarga tergantung pada­nya. Sudah dua minggu dia ditahan, kami terancam makan dan anak-anak kami tidak sekolah lagi,” pinta Ny Manik yang suaminya ditahan di Polres Pakpak Bharat sembari mengeluarkan air mata.  Selai itu, Ny Manik meminta supaya suaminya segera dikeluarkan hari ini.

Ilustrasi/google image

“Kami tidak berpendidikan dan tidak mengerti hukum. Kami hanya tahu mencangkul saja. Kalau tidak suami saya tidak dibebaskan, saya tidak akan pulang,” ujarnya.

Menanggapi keluhan para petani, Sekda Pakpak Bharat Holler Sinamo menjelaskan agar para petani bersabar dan aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti.

“Supaya para petani bersabar dan kami akan mencari solusi,” janji Holler Sinamo.

Tidak puas dengan jawaban Sekda Pakpak Bharat, para petani mendatangi kantor DPRD yang telaknya tidak jauh dari kantor bupati. Di kantor dewan, mereka disambut Ketua DPRD Agusti­nus Manik untuk selanjutnya meminta 10 perwakilan petani untuk membahas persoalan tersebut. 

Cibro, mewakili petani meminta kepada wakil rakyat itu untuk menjembatani masa­lah tersebut ke Polres Pakpak Bharat. Menurut Cibro, Manik ditahan polisi menanam berbagai tanan-tanaman di atas lahan yang secara turun-temurun dikelola masyarakat. Tiba-tiba lahan tersebut diklaim sebagai kawasan hutan lindung. “Pada hal lahan itu hampir 500 tahun dikelola masyarakat dan merupakan tanah ulayat mereka. Di tanah ini ada bukti-bukti se­jarah marga kami. Mengapa kami mengelola tanah ulayat dianggap melanggar humum?” tanya Cibro.

Dihadapan perwakilan petani, Agustinus berjanji akan secepatnya menjembatani as­pirasi para petani. “Kami semua yang hadir di sini sepakat akan secepatnya mencari solusi,” ujar Agustinus yang didampingi wakil ketua, ketua komisi dan beberapa anggota dewan lainnya. (http://medan.jurnas.com)

10:18 PM | 0 comments | Read More

Serah Terima dan Temu Pisah Sekdakab Pakpak Bharat

Mantan Sekdakab Pakpak Bharat, Drs.Gandi Warta Manik, SE, ME mengatakan, selang bertugas di Kabupaten Pakpak Bharat 8 tahun terkesan dengan karakter dan situasi yang mempunyai hubungan semosional yang cukup dekat. Banyak pengetahuan dan pelajaran yang diperoleh dari kondisi masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat, katanya, pada serah terima jabatan bertempat di ruang rapat Kantor Bupati, Selasa, (13/9).

Sekdakab Pakpak Bharat yang baru, Drs.Holler Sinamo, MM meminta agar semua pejabat SKPD, Kakan, para Camat saling mendukung dan kerja sama termasuk koordinasi untuk menjalankan tugas di Kabupaten Pakpak Bharat sebagai pelayan masyarakat.

Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu kepada pejabat baru mengatakan, untuk mengembangkan Kabupaten Pakpak Bharat, perlu SDM yang betul-betul kreatif dan enerjik. Untuk itu, juga diharapkan agar dapat memperhatikan SDM para stafnya dan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat.

Kepada mantan Sekdakab Pakpak Bharat, Drs.Gandi Warta Manik, SE, ME menyampaikan terima kasih selama 8 tahun bertugas di Pakpak Bharat. Banyak ide-ide, gagasan dan pengetahuan tentang memajukan Kabupaten Pakpak Bharat dan selamat bertugas di tempat yang baru di Jakarta.

Serah terima dan temu pisah dihadiri Wakil Bupati Pakpak Bharat, Ir.Maju.E.Padang, Asisten Pemerintahan, Drs Tikki Angkat, Asisten Pembangunan, Sustra Ginting, Kabag Humas Pemkab, K.Manik, S.Sos, seluruh SKPD, para camat, dan undangan lainnya. (dp-analisadaily.com)

4:23 AM | 0 comments | Read More

Opera Pakpak “Corik Mulak Mi Sembung” : Pentingnya Memelihara Budaya Pakpak

Paket acara khusus malam pesona budaya daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang mempersembahkan opera Pakpak dengan judul Corik Mulak Mi Sembung berlangsung sukses dan meriah. Acara ini berlangsung di Sasono Langen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

Undangan dihadiri penonton dari berbagai kalangan yang mencapai jumlah ribuan orang. Diantaranya masyarakat Pakpak Bharat, masyarakat Pakpak se-Jabotabek, tokoh masyarakat Pakpak Bharat, dan masyarakat umum. Selain itu acara juga dihadiri tamu-tamu pejabat kenegaraan seperti Mentri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan Duta Besar luar negeri dari Cina, Thailand, Afganistan, Filipina, Korea dll serta Bupati dari beberapa daerah. Sebagai panitia adalah masyarakat Pakpak Bharat PNS Pakpak Bharat yang langsung dipandu Bupati Pakpak Bharat bapak Remigo Yolando Berutu.

Baca selengkapnya »

12:06 AM | 0 comments | Read More

Facebook Membantu Tugas DPRD..?

Disadari atau tidak semenjak terbentuknya Kabupaten Pakpak Bharat telah melahirkan gema “Kepakpakan” di masyarakat Pakpak di seluruh dunia. Banyak terdengar pembicaraan membahas Pakpak di media cetak dan elektronik. Terlebih-lebih di media internet pada jaringan sosial seperti twitter dan facebook banyak terbentuk grup-grup dan halaman komunitas Pakpak seperti Pakpak Bharat Blog, Pakpak Tribe, Lawak Pakpak, Umpama Pakpak, Penggemar Pelleng Cina Mbara dan masih banyak yang lain. Kabupaten Pakpak memang heterogen, namun hal ini perlu menjadi perhatian karena Kabupaten Pakpak memang terbentuk atas dasar budaya kesukuan Pakpak.

Berbagai tema tentang Suku Pakpak dibicarakan di internet ini mulai dari kritik, saran, sampai guyonan-guyonan dengan bahasa Pakpak yang khas. Semua itu pada dasarnya menunjukkan perhatian terhadap identitas suku Pakpak.

Pemerhati komunitas suku Pakpak di internet ini tidak hanya dari suku Pakpak. Tapi juga dari suku-suku lain yang memiliki kepentingan tertentu dengan suku Pakpak khususnya kepentingan yang timbul dengan berdirinya Kabupaten Pakpak Bharat. Dari komunitas suku Pakpak di internet ini banyak informasi yang bisa diperoleh dengan cepat dan lengkap sehingga semakin hari penggemarnya terus bertambah.

Fasilitas internet menjadi satu media media Bagi kalak Pakpak untuk berkomunikasi dengan sesama berdiskusi dan membicarakan nasib sendiri. Dengan terbentuknya satu wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menjadi satu wadah masyarakat Pakpak dalam menunjukkan eksistensi Pakpak sebagai satu suku yang berdiri sendiri dan diakui di Negara Republik Indonesia. Cita-cita Kabupaten Pakpak Bharat adalah masyarakat yang nduma. Untuk mencapai cita-cita ini tak cukup digerakkan oleh pemerintah, tapi diharapkan peran serta masyarakat. Perlu masukan-masukan dari masyarakat Pakpak, dan melalui media internet khususnya situs jejaring sosial facebook ternyata bisa menjadi satu media untuk melibatkan masyarakat bebicara tentang Pakpak.

Pembicaraan tentang Pakpak pada komunitas di internet tidak diakui secara resmi, namun jika ditampung ini menjadi satu masukan yang berarti bagi pemerintah sebagai penggerak roda pembangunan. Dari internet bisa diketahui bagaimana penilaian masyarakat tentang keberadaan Kabupaten Pakpak Bharat, masyarakat baik yang tinggal di kabupaten Pakpak Bharat atau dari luar bebas menyuarakan aspirasinya, bebas mengkritik, memberikan masukan, pendapat, dan sebagainya. Walau dilakukan pada forum yang tidak resmi tapi suara-suara tersebut adalah gambaran penilaian masyarakat terhadap jalannya pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat.

Jadi jika dimaknai, bukan hanya DPRD yang menjadi wakil rakyat menyuarakan aspirasi kepada pemerintah, tetapi bisa dilakukan langsung melaui media internet dengan segala macam fasilitasnya. Bahkan suara di internet lebih murni karena tanpa perantara langsung dari masyarakat yang berkumpul pada satu komunitas online, lebih hemat karena tanpa anggaran yang tidak harus ditampung pada APBD dengan segala macam gaji dan fasilitas, dan tentu lebih bersih karena tidak ada jalan “kerjasama negatif” antara wakil rakyat dengan pemerintah yang dicurigai bisa mengarah KKN.

Yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi suara-suara yang benar, karena banyak juga suara-suara yang tidak berdasar di media ini.

Dan semoga media internet bisa memberikan sumbangan yang berarti bagi kemajuan Kabupaten Pakpak Bharat.

11:20 PM | 0 comments | Read More

Pemilu, Cukup Tunjukkan KTP

Departemen Dalam Negeri (Depdagri) melakukan langkah maju terkait sistem informasi dan administrasi kependudukan (SIAK). September nanti dimulai penggunaan nomor induk kependudukan bagi warga yang mengurus kartu tanda penduduk (KTP).Untuk merealisasikan penggunaan SIAK, pekan lalu Depdagri mengumpulkan perwakilan pemerintah kabupaten dan kota seluruh Indonesia ke Jakarta. Tindakan Depdagri itu merupakan langkah strategis sosialisasi pelaksanaan peraturan pemerintah (PP) Nomor 37/2007 tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan.
"Ini baru tahap sosialisasi. Nanti, kalau masih belum ada kemajuan, akan diterapkan sanksi. Jadi, sekarang diimbau dulu. Saya yakin, masing-masing daerah akan berbenah," ujar Sekretaris Jenderal Depdagri Diah Anggraeni usai membuka acara sosialisasi tentang PP 37/ 2007 di Hotel Kaisar, Kalibata, Jakarta.Menurut Diah, peraturan tentang pencatatan penduduk harus berpihak kepada kepentingan masyarakat. "Misalnya, untuk pendataan program akta kelahiran gratis, itu nyata dan konkret," ujarnya. Selain itu, daerah diminta tidak menggantungkan diri pada subsidi pusat. "Bantuan pendataan penduduk dari pusat itu bersifat stimulan. Jadi, jangan ada anggapan bahwa daerah harus menunggu dahulu, baru bekerja," katanya. Dalam beberapa proyek pembangunan, kata Diah, memang perlu standardisasi. "Yang sederhana, misalnya, pembuatan nomor induk penduduk atau KTP baru berbasis system administrasi kependudukan. Pusat memberikan klasifikasi untuk menghindari pemalsuan," kata Diah.Namun, tidak setiap program harus menunggu stimulan dari pusat. "Justru harus kreatif, nanti APBD juga ada sharing. persentasenya nanti diatur dengan peraturan tersendiri," tutur Diah. Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Depdagri (Dirjen Adminduk) Abdul Rasyid Saleh mengatakan, masyarakat harus proaktif mengisi formulir biodata penduduk. "Jangan khawatir dan ragu-ragu untuk mengisi," katanya. Kegiatan pemerintah itu merupakan bagian dari pemutakhiran dan penyiapan database kependudukan berupa sistem informasi dan administrasi kependudukan (SIAK).Dengan mengisi formulir tersebut, dimulailah pencatatan penduduk berdasar nomor induk kependudukan (NIK) yang mempunyai landasan hukum Undang-Undang (UU) Nomor 23/ 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian, diperkuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37/2007 tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan. Berkas tersebut mengatur NIK atau yang populer dikenal sebagai single identity number. Pemerintah bakal menerbitkan nomor tunggal yang berlaku seumur hidup dan tidak berubah setelah pencatatan biodata penduduk. "Semua diproses secara otomatis dengan SIAK," kata Rasyid. Menurut dia, selama ini, ketika membuat kartu tanda penduduk (KTP); blangko isian yang tersedia belum lengkap. Berbeda dengan formulir isian biodata penduduk warga negara Indonesia yang memuat 31 elemen. "Ke depan, diharapkan tak ada lagi celah dalam pencatatan semua peristiwa kependudukan," ujarnya. Walau PP tersebut ditandatangani presiden akhir Juni lalu, ternyata pendataan dan pemutakhiran data itu sudah berlangsung begitu UU Administrasi Kependudukan berlaku. Dirjen Adminduk pekan lalu mengirimkan surat kepada gubernur seluruh Indonesia. Surat itu mewajibkan bupati dan wali kota untuk melaporkan hasil pemutakhiran data kepada menteri dalam negeri lewat gubernur secara rutin tiap tiga bulan. Dia meminta pemerintah kabupaten dan kota yang mempunyai database kependudukan segera melakukan migrasi ke format SIAK.Dia mengatakan, penyiapan database tersebut bukan pekerjaan ringan, tapi juga tidak mustahil. "Beri kami waktu karena ini memang bukan sihir," ujarnya. Target kegiatan itu adalah tersedianya data pemilih untuk Pemilu 2009. Menurut dia, itu belum bisa 100 persen, tapi paling tidak 60-70 persen sudah siap. Dengan NIK yang berisi data lengkap pula, pemilu nanti tak perlu lagi kartu pemilih. "Cukup menunjukkan KTP, masyarakat bisa langsung mencoblos pemilu. Sebab, tingkat kepercayaan terhadap KTP sudah tinggi," katanya.Dia berani menjamin tak akan ada seorang warga yang mempunyai KTP lebih dari satu dengan NIK yang berbeda. Soalnya, ada proses otentifikasi yang berjenjang, mulai kelurahan hingga pusat. Dan, ada sanksi tegas kepada yang coba-coba memiliki KTP lebih dari satu. Menurut dia, sanksinya adalah penjara paling lama dua tahun dan denda hingga Rp 25 juta. PP baru itu juga mengatur, setiap penduduk akan memiliki nomor induk kependudukan (NIK) yang akan menjadi identitas tunggal, termasuk dalam pembuatan paspor, rekening di bank, dan surat izin mengemudi (SIM). "NIK akan ditetapkan secara nasional oleh Mendagri, tetapi tetap diterbitkan instansi pelaksana di kabupaten/kota," katanya.

Sumber: http://adminduk.depdagri.go.id

10:00 PM | 0 comments | Read More

Sumatera Utara Miliki 2.938 Desa Tertinggal

Sumatera Utara dewasa ini memiliki 2.938 desa tertinggal dan 261 desa di antaranya berada di daerah terpencil yang tersebar di sejumlah kabupaten.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Sumut Rusli Abdullah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sumut di Medan, Selasa, mengatakan, desa tertinggal yang bukan di daerah terpencil sebanyak 2.677 desa.

Dari jumlah tersebut, persentase desa tertinggal di Sumut mencapai 57 persen dari total 5.123 desa yang ada di provinsi itu.

"Hanya 2.185 desa yang dikategorikan maju," katanya.

Menurut Rusli, cukup banyak faktor yang menyebabkan ketertinggalan desa-desa tersebut, khususnya yang berada di daerah terpencil.

Ia mencontohkan kelemahan dalam sumber daya manusia (SDM) serta masih sedikitnya layanan pembangunan yang diterima desa-desa tersebut.

Untuk mengatasi hal itu, pihaknya menyiapkan tiga program prioritas yang dinilai prorakyat, yakni pengentasan kemiskinan berbasis keluarga, pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Program pengentasan kemiskinan berbasis keluarga dilakukan dengan memberikan berbagai bantuan kebutuhan pokok masyarakat seperti penyediaan beras untuk rakyat miskin (Raskin).

Ada pun program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pemaksimalan program yang telah dicanangkan pemerintah untuk membantu kemampuan masyarakat meningkatkan kesejahteraan.

Ia mencontohkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), PNPM Perikanan, dan PNPM Pariwisata.

Sedangkan program pemberdayaan UMKM dilakukan dengan pemberian dana pinjaman bergulir untuk sejumlah pelaku usaha dan masyarakat yang hampir miskin.  (T.I023/B/R014/R014)e

(http://www.sumutprov.go.id)

8:07 AM | 0 comments | Read More

Jabatan, Mutasi, Promosi dan Demosi..?

Sebagaimana elemen organisasi yang lain sumberdaya manusia harus dikelola dengan baik. Bahkan bisa dikatakan babwa pengelolaan organisasi pada dasarnya adalah proses pengelolaan manusia. Semua organisasi apapun jenis, ukuran, fungsi ataupun tujuannya harus beroperasi dengan dan melalui manusia.

Seringkali effisiensi pelaksanaan organisasi tergantung pada pengelolaan dan pendayagunaan manusia, itulah sebabnya maka setiap manajer harus mampu bekerja secara efektif dengan manusia, dan harus mampu memecahkan bermacam-macam persoalan sehubungan dengan pengelolaan sumberdaya manusia.

Untuk bisa menerapkan motto “The Right Man on the Right Place at the Right Time” ada beberapa hal yang harus diketahui. Dari sudut organisasi, maka unsur pertama yang harus diketahui adalah unsur “PLACE-” nya, sebab perusahaan sebagai organisasi adalah wadah tempat manusia (Man) bekerja. Tempat bekerja ini seringkali secara lebih spesifik disebut sebagai Jabatan. Jabatan Ialah sekumpulan pekerjaan (job) yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, dan yang pelaksanaannya meminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar di berbagai tempat.

Pengelolaan jabatan harus sesuai dengan tujuan organisasi. Tercapainya tujuan secara efektif dan efisien dilakukan dengan penempatan orang-orang pada posisi yang tepat, bukan menempatkan orang-orang sesuai keinginan pemimpin organisasi tapi harus sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pemimpin memiliki andil besar dalam proses pengelolaan SDM seperti keputusan dalam menetapkan Mutasi, Promosi dan Demosi.

MUTASI

Kebijakan kepala daerah melakukan pergantian pimpinan maupun staf di sebuah instasi pemerintah, sering disalah artikan sebagai hukuman. Kata hukuman mendominasi dalam menyikapi pergantian kepala dinas atau badan. Tidak hanya itu. Pegawai golongan buntutpun kadang tidak luput dari keputusan para kepala daerah untuk hengkang dari tempat kerja yang sudah lama ditekuninya.

Sebagian pejabat hanya bisa pasrah. Bagi pejabat yang memahami betul tentang tugas dan makna sumpah atau janji saat para pamong (PNS) tersebut diangkat menjadi pelayan masyarakat, merasa biasa bahkan diuntungkan dengan adanya mutasi. Mutasi adalah proses yang secara hukum sah dilakukan dilingkungan pemerintah. “Mutasi adalah ketentuan yang harus dilaksanakan. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, merupakan salah satu dari sekian banyak peraturan tentang kepegawaian, yang di dalamnya juga mengatur tentang mekanisme dan ketentuan mutasi. Karena itu, mutasi harus dipahami sebagai berkah karena dengan mutasi, pegawai banyak diuntungkan ketika berbicara tentang karir.

Kesan hukuman jika seorang pejabat atau staf dipindahkan dari dinas atau kantor yang satu ke dinas atau bagian yang lain hanyalah sebuah opini yang tidak bisa dibuktikan keabsahaannya. “Yang dikatakan hukuman itu apabila seorang pejabat atau staf ditempatkan tidak sesuai dengan pangkat dan atau golongan yang bersangkutan. Dan ini juga tidak gampang bagi Baperjakat. Tapi sepanjang ditempatkan sesuai dengan pangkat atau golongan dari pejabat atau staf yang bersangkutan tentu tidak ada yang salah.

Kebijakan untuk melakukan mutasi merupakan sesuatu yang sangat normatif. Dalam urusan mutasi, kebijakan kepala daerah dalam melakukan mutasi disadari sebagai sesuatu yang mutlak dilakukan. Jika mutasi tidak dilakukan maka ada sesuatu yang tidak beres dalam mengelola daerah.

Mutasi memang peristiwa yang unik dilingkungan PNS. Dipihak yang merasa nyaman dengan jabatan dan lingkungan kerjanya, mutasi adalah sebuah siksaan. Pada peristiwa yang sama, bagi sejumlah PNS, mutasi merupakan berkah. Penyebabnya bisa karena bosan dengan suasana kerja maupun ambisi untuk mendapat tantangan baru atau jabatan baru.. Namun tidak dipungkiri kata mutasi merupakan sebuah kata yang seram dikuping pejabat atau staf pemerintahan.

PROMOSI

Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi baik dalam pemerintahan maupun non pemerintah (swasta). Hal inilah yang banyak diusahakan oleh kalangan pekerja agar bias menjadi lebih baik dari jabatan yang sebelumnya ia jabat. Dan juga demi peningkatan dalam status social.

Promosi merupakan kesempatan untuk berkembang dan maju yang dapat mendorong karyawan untuk lebih baik atau lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan.

Dengan adanya target promosi, pasti karyawan akan merasa dihargai, diperhatikan, dibutuhkan dan diakui kemampuan kerjanya oleh manajemen perusahaan sehingga mereka akan menghasilkan keluaran (output) yang tinggi serta akan mempertinggi loyalitas (kesetiaan) pada perusahaan. Oleh karena itu, pimpinan harus menyadari pentingnya promosi dalam peningkatan produktivitas yang harus dipertimbangkan secara objektif. Jika pimpinan telah menyadari dan mempertimbangkan, maka perusahaan akan terhindar dari masalah-masalah yang menghambat peningkatan keluaran dan dapat merugikan perusahaan seperti: ketidakpuasan karyawan, Adanya keluhan, tidak adanya semangat kerja, menurunnya disiplin kerja, tingkat absensi yang tinggi atau bahkan masalah-masalah pemogokan kerja.

DEMOSI

Demosi adalah penurunan jabatan dalam suatu instansi yang biasa dikarenakan oleh berbagai hal, contohnya adalah keteledoran dalam bekerja. Demosi adalah suatu hal yang sangat dihindari oleh setiap pekerja karena dapat menurunkan status, jabatan, dan gaji.

Namun, hal seperti ini (promosi dan demosi) biasa dilakukan oleh beberapa instansi ataupun perusahaan demi peningkatan kualitas kerja, dan juga sebagai motivasi bagi karyawannya agar mau berusaha untuk memperoleh yang diinginkan. Mendapatkan promosi dan menghindari demosi. Jadi, memang benar jika perusahaan-perusahaan ingin maju, maka harus menciptakan kompetisi bagi para karyawannya agar mereka tekun dalam bekerja dan tidak selalu berpangku tangan pada karyawan lainnya.

Apabila karyawan memiliki produktivitas dan motivasi kerja yang tinggi, maka laju roda pun akan berjalan kencang, yang akhirnya akan menghasilkan kinerja dan pencapaian yang baik bagi perusahaan. Di sisi lain, bagaimana mungkin roda perusahaan berjalan baik, kalau karyawannya bekerja tidak produktif, artinya karyawan tidak memiliki semangat kerja yang tinggi, tidak ulet dalam bekerja dan memiliki moriil yang rendah

Standarnya Mutasi, Promosi dan Demosi dilakukan dengan tetap mengarah pada  tujuan dan kepentingan organisasi. Pengelolaan SDM ini bukan untuk kepentingan segelintir orang-orang yang berperan dalam organisasi untuk tujuan individu atau kelompok. Jika hal ini terjadi dipastikan telah ada kesalahan dalam sistem organisasi tersebut yang harus diperbaiki. Jika tidak tujuan organisasi akan melenceng dan jauh dari sasaran atau berjalan tertatih-tatih disaat organisasi lain melaju kencang.

 (Dari berbagai sumber)

11:11 PM | 0 comments | Read More

Kunjungan Kerja DPRDSU Menjelang Akhir Jabatan Bupati Pakpak Bharat H. Makmur Berasa

Kunjungan Reses DPRDSU 2010, Komisi B Dapil X Kabupaten Tanah Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Kamis kemarin (24/6) ditandai penyerahan cendramata berupa Oles kepada Bupati Pakpak Bharat H. Makmur Berasa,SH sebagai penghargaan sehubungan masa kerja periode beliau akan berakhir Agustus 2010. Kegiatan itu berlangsung diruang rapat Setdakab Pakpak Bharat Komplek Panorama Indah Sindeka Salak.
Penghargaan itu langsung diserahkan politisi partai Golkar Richard Eddy M Lingga,SE dan Dermawan Sembiring dari partai PDS disaksikan oleh para pimpinan SKPD dan Asisten I Drs H.Tiki Angkat.
Seusai pemaparan (Ekspos) Bupati Pakpak Bharat sesuai visi/misi pembangunan yang menargetkan terwujudnya masyarakat sejahtera, beriman, berpendidikan, berkeadilan, didukung tata pemerintahan yang bersih sebagaimana tertera pada misi pemerintahan delapan item.
Untuk itu harap Bupati H.Makmur BerasaSH, mohon perhatian kiranya wakil rakyat dari DPRD Provsu turut andil memperjuangkan peningkatan anggaran pembangunan daerah ini dimasa mendatang melalui bagi hasil pajak. Untuk lanjutan laju pembangunan Pakpak Bharat, imbuhnya.
Bupati Pakpak Bharat menyempatkan membeberkan permasalahan pemerintahan dan pembangunan yang perlu difasilitasi Pemprovsu pada TA 2010/2011 sebanyak 11 point salahsatunya paling urgen kata beliau adalah penetapan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) defenitiv dari Provsu sebagai acuan, bahkan perihal ini sambung Bupati, telah dibahas pada rapat BKPRD Nopember 2009 silam.
Lainlagi perlunya penetapan kawasan hutan lanjut Bupati sekaitan hasil refisi SK Menhut No.44/2005, belum ada penjelasan. Untuk itu tambahnya, sekali lagi diharapkan proaktifnya pihak Pemprovsu agar memfasilitasi usul refisi kawasan hutan dimaksud dengan cakupan luas mencapai 41.148 hektar, sebagai upaya pengembangan lahan pertanian plus peningkatan aktivitas masyarakat guna meningkatkan perekonomian.
Dan tak kalah pentingnya perlu penambahan rumah kompos di tiga titik, seperti untuk kec. Kerajaan, Siempat Rube dan STU Jehe. Belum lagi rintihan masyarakat, yang mendambakan perbaikan daerah irigasi Lae Garut/Lae Ordi yang terbengkalai. Ujarnya mengakhiri.
Dipenghujung acara, kedua politisi menyampaikan ucapan selamat/ terimakasihnya kepada Bupati H. Makmur Berasa,SH atas prestasinya di kabupaten pemekaran itu. Menurut Richard Edy M Lingga "Partuanta i telah berhasil mengukir kemajuan diberbagai hal, sebagai catatan sejarah bagi masyarakat." Pungkas wakil rakyat itu.

4:30 AM | 0 comments | Read More

Rakoor Bupati Pakpak Bharat dengan Kepala SKPD

Bupati H. Makmur Berasa,SH pimpin rakor antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah).Sekabupaten Pakpak Bharat, Rabu kemarin (14/4). Bertempat di Aula Pemkab, komplek Panorama Indah Sindeka Salak. Beliau didampingi, Wabup Ir.Remigo Y Berutu,MBA dan Sekdakab Drs. Gandi Wartha Manik,SE.ME. Adapun, rapat koordinasi itu berlangsung dengan lima (5) kesimpulan.

Demikian, siaran pers resmi keprotokolan Humas Setda Pakpak Bharat. kendati rapat intern tersebut sifatnya tertutup. Namun, untuk memenuhi azas keterbukaan sehingga dipublikasikan, ujar salah satu petugas ke-Humasan. Seraya menyatakan bahwa ketentuan siaran pers dimaksud. Atas perintah Setdakab Pakpak Bharat. Hal itu, juga diamini Kahumas Seslian Sinamo,SPd.

Pada point pertama terdapat, setiap SKPD c/q sejajaran Pemkab Pakpak Bharat. Ditugaskan, agar melaksanakan intensitasnya sesuai program. Dimana, tema pembangunan kedepan telah diluncurkan berdasarkan pemberitahuan tertanggal 07 Februari 2010, papar KDH Bupati H. Makmur Berasa,SH.

Dalam Rakoor, dibahas kesiapan penyelenggaraan Pemilu Kada Mei 2010. Diharapkan segenap komponen dan unsur pemerintahan dari kalagan PNS supaya mematuhi rambu-rambu, hukum maupun perundang-undangan, imbuh Bupati sembari berikrar, bagi setiap oknum yang terlibat pelanggaran akan dikenai sanksi hukum berdasarkan perundang-undangan yang ada. Ditambah bagi PNS, diganjar PP 30/1980.

Sementara kepada pimpinan SKPD lanjut dia yang tidak komit dan berkemampuan akan target dipersilahkan mundur. Pada kesempatan itu (diending ke-V) mengemuka tema pembangunan, desa Sibongkaras/Kuta Tinggi kecamatan Salak kabupaten Pakpak Bharat. Prioritas pelaksanaan-TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa), pada Oktober 2010. Demikian juga, pembangunan jalan Lagan/Sibagindar. Menyangkut izin, diharapkan pejabat terkait Plt. Kadis Kehutanan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat Ir.Sujarwo kiranya segera mengkoordinasikan, jajarannya dengan Kementerian Kehutanan RI dan Hankam. Maupun, Pangdam I Bukit Barisan, serta Dandim 0206/ Dairi/Pakpak Bharat tutupnya.

2:27 AM | 0 comments | Read More

Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat Pada Pemilu Tahun 2009

Pemilihan umum calon anggota legislatif telah usai, berjalan lancar di kabupaten Pakpak Bharat. Berikut hasil suara yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat hasil perhitungan dan disahkan oleh KPUD Kabupaten Pakpak Bharat.

RINCIAN :
Daerah Pemilihan : Pakpak Bharat I
Terdiri dari :
Kecamatan Salak
Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut
Kecamatan STTU Julu
Kecamata STTU Jehe
Kecamatan Pagindar
NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA			JUMLAH AKHIR/JUMLAH PINDAHAN
A	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	40
B	1	SONDANG BOANGMANALU	152
	2	MIDUN ANGKAT	264
	3	RIRIS MARIA BARUTU	15
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		471
A	2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	42
B	1	MHD. SAID DARWIS BOANGMANALU	514
	2	Ir. SAHAT MT. SINAMO	57
	3	HELEN FI. SIHOMBING	2
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		615
A	3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	11
B	1	SAUT BOANGMANALU, STh	86
	2	ALY MULLAH MANIK	17
	3	RASMAWATI TUMANGGER	9
	4	NURJANNAH BOANGMANALU	2
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		125
A	4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	26
B	1	MANSEHAT MANIK, S.Pd, SE	497
	2	JAMIDA BANUREA	20
	3	ROMAULI UJUNG	66
	4	SAKTIMON BERUTU, ST	24
	5	MERTMBIR BOANGMANALU, AM.a.Pd	6
	6	MARIANDA BERUTU, SP.d	9
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		648
A	5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	10
B	1	JADI SURIRANG BERUTU, SH	15
	2	HERAWATI MAHARAJA	163
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		188
A	6	PARTAI BARISAN NASIONAL	11
B	1	ABD. ZAINAL ARIFIN BERUTU	69
	2	ARDIN BANUAREA	300
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		380
A	7	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	8
B	1	DARMAWATI SAGALA	116
	2	MARULAK SIAHAAN	60
	3	SABARRUDIN KESOGIHEN	1
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		185
A	8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2
B	1	IRMA HAMIDA SURI BERUTU, SH	30
	2	BUDI BERUTU, AM.k	6
	3	SYAHNAN KEMAL BERUTU	1
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		39
A	9	PARTAI AMANAT NASIONAL	16
B	1	RINCONG BOANGMANALU	147
	2	SAHALA BOANGMANALU	94
	3	ASNI MALINI BOANGMANALU, SP.d	18
	4	SYAHNUL ANAS EDUARD BANCIN, SE	90
	5	TIGOR BOANGMANALU	35
	6	LAMSERVIS BOANGMANALU	6
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		406
A	10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	15
B	1	TIGOR BANUREA	268
	2	HOT ASI BERUTU	35
	3	WILSON MANIK	34
	4	SEREP SIHITE	0
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		352
A	11	PARTAI KEDAULATAN	4
B	1	St. NAKEN BERUTU	60
	2	NURLINDA B ERUTU	1
	3	JUNITA BR. GINTING	1
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		66
A	12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	57
B	1	ANTONI EFENDI BERUTU	369
	2	ULUK MANIK	2210
	3	LASNE BOANGMANALU	6
	4	SUHADI SINAMO	10
	5	MAKMUR BERUTU, SP	0
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		652
A	13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	49
B	1	JUANDA BANUREA	389
	2	M. KHOIRUN SIREGAR	8
	3	NAOMI R. YUNITA BAKO	49
	4	LAMBAS BERUTU	38
	5	M. NUH MUNTE	43
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		576
A	14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	2
B	1	TUMBUR BERUTU	12
	2	LISWANTO BERUTU	9
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		23
A	15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	3
B	1	TIGOR SOLIN	23
	2	ARIGATO SOLIN	11
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		37
A	16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	9
B	1	ASLI HASUGIAN, SP	101
	2	DOSMA ANAKAMPUN	14
	3	NONAR SOITA MANIK, SE	1
	4	ERISON BERUTU, SH	5
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		130
A	17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	25
B	1	Ir. SAHAT BANCIN	349
	2	Drs. LINDUNG BERUTU	14
	3	SULASTRI BERUTU, SKM	1
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		389
A	18	PARTAI MATAHARI BANGSA
B	1	RAHDI MAHARAJA	5
	2	EVAYANI GINTING	8
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		13
A	19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	13
B	1	FAHRUDDIN TUMANGGER	131
	2	POS MANIK	108
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		252
A	20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	21
B	1	SONNI BERUTU, STh	601
	2	Drs. LABORA MANIK	18
	3	DORASI NURHAIDA BERUTU	5
	4	FERRI SARIANDI BERUTU	3
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		648
A	21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	8
B	1	LOMO JESMAN BANUAREA	165
	2	PARNINGOTAN HABEAHAN	33
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		206
A	22	PARTAI PELOPOR	22
B	1	MUDA MAWADI BANUREA	429
	2	MELDA IMANUELA, S.Pd	6
	3	ESRAULI SIMBOLON	9
	4	LITNA BANCIN	10
	5	SUKADI HASUGIAN	20
	6	OJAK HARAPAN NAIK BANUREA	0
	7	RUDIANTO PADANG	5
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		501
A	23	PARTAI GOLONGAN KARYA	30
B	1	ELSON ANGKAT, SS	332
	2	ARIFIN BERUTU	313
	3	NURLINDA ANGKAT	263
	4	ASMAR BANCIN, SPd.I	74
	5	Drs. JUANDA MANIK	1
	6	PUTRI ELPIANI BERUTU	0
	7	JUNJUNGAN SIBARANI	8
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		1021
A	24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	7
B	1	AMINULLAH BERUTU	64
	2	ABDUL HAIRIL BERUTU	17
	3	MARINA BANCIN	6
	4	JONTRI BERUTU	18
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		112
A	25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	16
B	1	St. BILSEN BOANGMANALU, BA	254
	2	TAMAN BANUREA	95
	3	ROHI SINAMO	6
	4	St. PAIDOTUA PADANG	18
	5	NENNI RAHMIWATI BANUREA	3
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		392
A	26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	41
B	1	EDISON MANIK	630
	2	LASTRIDA BINTANG	175
	3	DONGAN BERUTU	10
	4	SIHOL KESOGIHEN	1
	5	SEHAT BOANGMANALU	58
	6	RENA BERUTU	18
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		933
A	27	PARTAI BULAN BINTANG	4
B	1	SURIADI BOANGMANALU	0
	2	ABD. BAHRIN ANGKAT, S.Pd.I	1
	3	IRWAN MANIK, S.Pd.I	0
	4	JUNAIDI CIBRO	2
	5	NURAIDA BERUTU	1
	6	SYARIAH BOANGMANALU,AMd	0
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		8
A	28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	9
B	1	GENDI BANUREA	292
	2	PARULIAN BOANGMANALU	154
	3	RAYA SINAMO	7
	4	JOSEP BERUTU	40
	5	POLDER LUMBAN TOBING	4
	6	ANNARAPTO BANUREA	0
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		506
A	29	PARTAI BINTANG REFORMASI	15
B	1	IHWAN BANCIN, SH	176
	2	ROSMAWATI SAGALA	45
	3	NASRUN BANCIN	15
	4	KADIR TUMANGGER	10
	5	WALIADIN TUMANGGER	15
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		276
A	30	PARTAI PATRIOT	6
B	1	KUALA MANIK	61
	2	HERTA ULINA ANAK AMPUN	2
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		69
A	31	PARTAI DEMOKRAT	30
B	1	H. RASIM BERUTU	16
	2	MARIO MANIK,, ST	284
	3	HOTMAIDA MANIK	6
	4	SERRU BERUTU	301
	5	MARSALIM BERUTU	2
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		639
A	32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	9
B	1	ERAH BANUREA, SH	204
	2	LAUN SOLIN	21
	3	HERLINA TUMANGGER	1
	4	NENCY EXA MAY MARBUN,S.Sos	2
	5	CIMCIM HALOMOAN	4
	6	PROMIANNA MANURUNG	17
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		258
A	33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	7
B	1	KARTOLO MUNTE	84
	2	ABDUL KADIR ANGKAT, SH	141
	3	ROSIDA TUMANGGER	2
	4	KARMUDDIN TUMANGGOR	21
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		255
A	34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	15
B	1	JASMAN BANCIN	149
	2	BUHARI BANCIN	88
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		252
A	41	PARTAI MERDEKA	5
B	1	BINDELLA MANIK, SE	123
	2	BANDAR MANIK, SE	1
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		129
A	42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	4
B	1	AGUSTINO RAHMADHANI BERUTU, SH	9
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		13
A	43	PARTAI SERIKAT INDONESIA	4
B	1	TUAH BERBUDI LUHUR BINTANG	16
	2	ISMAIL BERUTU	147
	3	RUSMALA BERUTU	2
	4	RUDI GULTOM	6
	5	DAERAH SOLIN	4
	6	WATI BERUTU	8
	7	BENIANTO BOANGMANALU	4
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		191
A	44	PARTAI BURUH	12
B	1	DUSAR KARDIMAN BANUREA, SH	159
	2	SERTA BERUTU, AMd	11
	3	WELDIMAN BOANGMANALU	10
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		192
A. JUMLAH SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA			12148
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA			616
Daerah Pemilihan : Pakpak Bharat II
Terdiri dari :
Kecamatan Kerajaan
Kecamatan Tinada
Kecamatan Siempat Rube
NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA			JUMLAH AKHIR/JUMLAH PINDAHAN
A	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	41
B	1	SAULI IMRAN PARNINGOTAN HABEAHAN	459
	2	REZEKI TUMANGGER	102
	3	RIAMIN PANDIANGAN, S.Pd	2
	4	WILIATER ABADI PADANG	2
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		606
A	2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	29
B	1	PARULIAN BANUREA	232
	2	SYAHRIANI S.Pd.I	46
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		307
A	3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	7
B	1	JEPTO KIMBI ANAK AMPUN	79
	2	CITRA BOANGMANALU	7
	3	RANNI SIMBOLON	14
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		107
A	4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	9
B	1	HENDRA HABEAHAN	135
	2	KAPNA LIMBONG, SE	64
	3	DERMA SRYANTI MANIK	13
	4	SAHIA SITAKAR	6
	5	TAHAN ELPINA IRAWATI SILABAN	6
	6	MINARLINA KABEAKAN	3
	7	PURBA DOLI BERUTU	5
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		241
A	5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	17
B	1	BESMAN PADANG	155
	2	MAHALA MARULI TUA SOLIN	10
	3	ORLIANA PADANG	14
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)
A	6	PARTAI BARISAN NASIONAL	37
B	1	MARINGAN BOANGMANALU	151
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		188
A	7	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	18
B	1	ARSEYANTO MUNGKUR	171
	2	JONNER NADEAK,, SH	35
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		224
A	8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
B	1	WAHYUDIN, S.Pd.I	13
	2	KADIRUN BERUTU	17
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		33
A	9	PARTAI AMANAT NASIONAL	20
B	1	BAHRIDUN SINAGA, SE	234
	2	SUMANTRA SOLIN	54
	3	ANNIRIA CIBRO	3
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		311
A	10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	8
B	1	AMAN HALOMOAN SOLIN	139
	2	Ir. JOHANNES BERUTU	89
	3	YENTI BOANGMANALU	1
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		237
A	11	PARTAI KEDAULATAN	11
B	1	PERLINDUNGAN HABEAHAN	123
	2	JAMILAH SOLIN	2
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		136
A	12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	20
B	1	MARINUS PADANG	85
	2	ARON SOLIN	7
	3	SURIATI BERUTU	1
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		113
A	13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	16
B	1	ANTONI TINENDUNG	54
	2	HALOMOAN BOANGMANALU	138
	3	LESTARIA CIBRO	1
	4	JIHUR BERUTU	6
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		215
A	14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	22
B	1	RAJIUN LIMBONG	305
	2	MAHADI LEMBENG	23
	3	RUSLIANI TUMANGGER	21
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		371
A	15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	13
B	1	SAHAT PADANG, SH	206
	2	EDDY PARNINGOTAN TUMANGGER	57
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		276
A	16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	8
B	1	MAIDO PADANG	110
	2	BENGET REAGUNG BANUREA	1
	3	ESTERIA BERUTU	7
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		126
A	17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	2
B	1	SUYANTI TUMANGGER, S.Pd	223
	2	LIBERTI TUMANGGER	10
	3	ROMA SARMAWATI SINAMO, SE	8
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		250
A	18	PARTAI MATAHARI BANGSA	4
B	1	RAHDI MAHARAJA	142
	2	EVAYANI BR. GINTING	15
			5
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		166
A	19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	7
B	1	ROSIHAN SITAKAR	175
	2	DENGAN GIAHTA SOLIN, SP	6
	3	TUTI SOLIN	4
	4	AGUSTINA LIMBONG	0
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		192
A	20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	11
B	1	JON MERSON CIBRO, SP	126
	2	LAMHOT MANIK	1
	3	SONDANG MUNTHE	7
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		145
A	21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	18
B	1	ANGGIAT BANUREA	263
	2	RISMAWATI BANCIN	65
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		346
A	22	PARTAI PELOPOR	17
B	1	JUN SAHATA H. CIBRO	52
	2	HABONARAN CIBRO	234
	3	FERIANTI RIAH ATE SOLIN	16
	4	HENRY MANAHAN SINAMO, SP	1
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		320
A	23	PARTAI GOLONGAN KARYA	25
B	1	Ir. AGUSTINUS MANIK	165
	2	ANDRI SAHNI HABEAHAN	135
	3	ROHMA LINGGA	21
	4	EFENDI SITANGGAN	5
	5	BARITA SOLIN	3
	6	HENY FITRIYANI	0
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		354
A	24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	35
B	1	RONALD LUBIS	275
	2	ERNA BERUTU	4
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		314
A	25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	5
B	1	Pdt. JAMES STEPHENSON TUMANGGER	177
	2	St.. RAMSES PADANG	8
	3	ROSMAWATI BANUREA	28
	4	PENNI PADANG	14
	5	FIRMAULI LIMBONG	9
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		241
A	26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	10
B	1	LUKMAN PADANG	307
	2	SAHATA MANIK	34
	3	NENNI MAKDALENA CIBRO	2
	4	EPENDI PADANG	25
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		378
A	27	PARTAI BULAN BINTANG	0
B	1	ZULKARNAIN BERUTU, S.Ag	2
	2	LAMRI SOLIN	0
	3	MEDIAWATI SOLIN	0
	4	HENRI BERUTU	0
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		2
A	28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	14
B	1	Drs. OBERLIN MANIK, MM	24
	2	TOGATOROP SINAMO	199
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)
A	29	PARTAI BINTANG REFORMASI	7
B	1	ASLIM PADANG	71
	2	RISNA SOLIN	8
	3	TOGA YUNUNG BANCIN	13
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		99
A	30	PARTAI PATRIOT	31
B	1	NURAIDA MANIK	226
	2	ALFADIAN CIBRO	26
	3	TONI BERUTU	17
	4	SRI EKO WAHYU PERTIWI	15
	5	PERCA BANUREA	12
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		327
A	31	PARTAI DEMOKRAT	17
B	1	OSLAN SINAMO, S.Sos	103
	2	LUKNER HABEAHAN	81
	3	ROULI MALAU	3
	4	TAUFIK AKBAR BERUTU	0
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		204
A	32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	14
B	1	ALAM PADANG	267
	2	LUKKAS PADANG	2
	3	TINNEN BANCIN	17
	4	ENIA PUTRI SOHNY NSODIPTA BANUREA	20
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		320
A	33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	2
B	1	MAWARDI TUMANGGOR	69
	2	TOKO PADANG	142
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		213
A	34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	0
B	1		0
	2		0
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		0
A	41	PARTAI MERDEKA	1
B	1	SOMOK SOLIN	0
	2	AQIRUN SITAKAR	2
	3	SANTY BR. PADANG	1
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)
A	42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	0
B	1		0
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		0
A	43	PARTAI SERIKAT INDONESIA	6
B	1	MARINDA BANUREA	150
	2	LOMO HABEAHAN	60
	3	ASDA LINDA TUMANGGER	2
	4	WERLITO YUSRIN PADANG	7
	5	MARTHA BERUTU	3
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		228
A	44	PARTAI BURUH	2
B	1	Dra. HERULINA BERUTU	59
	2	CHAIRULMINUDDIN SINAMO	21
	3	TAJO LIMBONG	5
	4	REWISDAM LIMBONG	10
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)
A. JUMLAH SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA			8124
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA			437

Sumber : KPUD Kabupaten Pakpak Bharat

8:29 PM | 0 comments | Read More