Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pakpak Bharat memperkirakan biaya rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah bangunan kantor dan rumah penduduk yang rusak akibat gempa mencapai Rp60 miliar. ”Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah bangunan maupun sarana dan fasilitas umum yang rusak di Pakpak Bharat,dibutuhkan biaya sedikitnya Rp60 miliar,”kata Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pakpak Bharat Kastro Manik, kemarin.
Bangunan dan fasilitas umum yang rusak, antara lain 29 unit gedung di kompleks perkantoran Pemkab Pakpak Bharat,43 unit gedung sekolah dan rumah sakit umum.Kemudian, 361 unit rumah penduduk yang rusak berat,rusak sedang dan rusak ringan, dua unit bangunan puskesmas, rumah dinas bupati dan wakil bupati, Kantor Camat Pagindar, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Masjid Raya dan Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) di Kecamatan Salak.
Pemkab Pakpak Bharat akan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) agar dapat menopang sebagian biaya program rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah sarana gedung pemerintah dan fasilitas umum, termasuk rumah penduduk yang rusak akibat diguncang gempa. Selama pascagempa,lanjut Kastro, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten Pakpak Bharat telah mendirikan beberapa posko, melakukan evakuasi dan penanganan terhadap para pengungsi serta menjamin kebutuhan logistik terhadap para korban gempa.
Bantuan logistik kepada para korban gempa diberikan selama masa tanggap darurat yang direncanakan berakhir 13 September. ”Untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, kami masih membutuhkan perhatian dan anggaran dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,”tuturnya. Sebagaimana diketahui, gempa yang mengguncang sebagian besar wilayah Pakpak Bharat 6 September 2011, berpusat di sekitar Timur Laut Singkil Baru,Kabupaten Singkil, Provinsi Aceh dengan kekuatan 6,7 Skala Richter (SR).
Gempa juga merusak ribuan rumah,kantor pemerintah dan fasilitas publik lainnya di Kabupaten Dairi,serta Humbang Hasundutan (Humbahas). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Sumut Ahmad Hidayat mengatakan,proses penanganan terhadap korban gempa di tiga kabupaten itu hingga saat ini berjalan baik. ”Masa tanggap darurat cukup satu minggu dan dilanjutkan dengan masa recovery. Pada masa ini yang terpenting adalah bagaimana agar fasilitas yang rusak, baik sarana pendidikan maupun rumah penduduk yang tergolong berat dapat ditangani segera,” katanya.
Terkait dengan pembiayaan terhadap fasilitas yang rusak berat dan berbiaya besar serta tidak mampu ditanggulangi pemerintah daerah setempat, menurut Hidayat, hal ini tentu harus ditangani pemerintahan pusat dan pemerintah provinsi.
Dana Tanggap Darurat Gempa di Aceh dan Sumut Rp1,2 MMenteri Koordinator (Menko) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) R Agung Laksono mengatakan, telah menyiapkan dana tanggap darurat sebesar Rp1,2 miliar untuk Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumut. “Untuk tahap awal kita siapkan Rp1,2 miliar.Aceh dan Sumut masing-masing mendapatkan Rp600 juta,”katanya di Medan akhir pekan lalu.
Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan rumah penduduk akan disiapkan dana stimulasi seperti bencana yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah (Jateng).“Jumlahnya belum bisa ditentukan.Tapi, untuk rumah yang rusaknya ringan akan diberikan Rp1 juta, rusak sedang Rp10 juta dan rusak berat Rp15 juta,”bebernya. Dari laporan awal yang diterimanya, ada ratusan lebih rumah yang rusak ringan dan puluhan yang rusak sedang dan berat, baik di Aceh maupun di Sumut. Selain itu,ada enam orang luka-luka dan dua meninggal. “Kita akan lakukan verifikasi dahulu sehingga setelah tahap darurat akan dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama fasilitas umum, seperti sekolah, masjid, gereja dan puskesmas,”sebutnya.
Mantan Ketua DPR ini menilai aparatur pemerintah dan masyarakat daerah yang terkena dampak gempa sudah siap dalam memberikan penanggulangan bencana. ”Saya sudah cek di lokasi untuk memastikan apakah sudah ditanggulangi atau belum, ternyata mereka (pemprov/pemkab/ pemkot di Sumut dan Aceh) sudah cukup mampu menanggulangi bencana alam itu sesuai standard.Mereka tidak panik. Kalau pimpinannya tidak panik, bawahannya pasti juga ikut menenangkan,”ujarnya.
Meski kepanikan itu dinilai wajar dan manusiawi, tetapi sikap tenang memberikan efek yang positif bagi masyarakat yang menjadi korban gempa. Agung juga mengungkapkan, pemerintah pusat menyiapkan dana sebesar Rp4,5 triliun untuk menanggulangi dan memperbaiki kerusakan akibat bencana alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012.
Sebelum dana bantuan diserahkan ke daerah, pemerintah akan menerapkan sejumlah prosedur, seperti verifikasi tingkat kerusakan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang terkena bencana. ”Penilaian terhadap kebutuhan daerah yang mengalami musibah agar dana bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Di samping juga untuk menutup kemungkinan penyalahgunaan dana bencana alam itu.Pejabat yang mencuri uang negara dari bencana, nilai moralnya paling rendah,”tegasnya. (Seputar Indonesia)
