Ruas Jalan Pakpak Bharat-Aceh Rusak Parah

Bupati Kabupaten Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu MBA mengapresiasi atensi Menteri Pekerjaan Umum seputar perbaikan kerusakan jalan menghubungkan Sidikalang Kabupaten Dairi-Karo-Bandar Baru Deli Serdang menuju Medan dan sebaliknya.

Pembenahan infrastruktur dimaksud bermamfaat besar bagi kelancaran aktivitas warga Kabupaten Pakpak Bharat. Arus barang dan jasa belakangan ini relatif lancar dibanding kondisi terdahulu.

Namun demikian, Remigo berharap, perhatian terhadap akses Pakpak Bharat- Aceh Singkil dan Subulusalam propinsi Aceh perlu mendapat prioritas ke depan. Fasilitas itu juga merupakan urat nadi di dua propinsi. Ratusan kendaraan setiap hari mempergunakan route itu baik angkutan umum, truk maupun mobil pribadi dan dinas. Alat berat untuk pelaksanaan proyek juga dikirim melalui jaur itu.

Kondisi saat ini, rusak parah. Amat memprihatinkan, bahkan berpotensi tinggi mengambil korban. Gangguan itu membahayakan. Atas realitas ini, Remigo didampingi Sekretaris Daerah Drs Holler Sinamo MM saat menerima kunjungan reses anggota DPRD Sumut daerah pemilihan Kabupaten Dairi, Karo dan Pakpak Bharat masing-masing Richard Eddy Lingga SE, Ir Taufan Agung Ginting, Dermawan Sembiring dan Ir Layari Sinukaban, Kamis (15/9), mengusul, rehabilitasi dapat ditampung di APBN 2012. Langkah sangat memungkinkan mengingat, perpanjangan tangan Kementerian PU ada di daerah. Pihaknya senantiasa menyuarakan namun support dewan juga dibutuhkan.

Menurut dia, kerusakan itu, terutama disebabkan oleh truk pengangkut CPO (crude palm oil) atau minyak sawit mentah melaju over tonase dalam kuantitas banyak dan berlangsung hampir setiap hari.Ragam truk juga bertingkah demikian.

Richard Eddy M Lingga menerangkan, kasus itu merupakan item penting dari kunjungan. Kepala Dinas Perhubungan Sumut segera diminta melakukan tindakan. Dijelaskan, penyimpangan muatan terkait erat dengan penyimpangan dimensi. Sehubungan itu, konstruksi tanki harus dipotong sehingga muatan maksimal adalah 27 ton dapat diterapkan. Faktanya, mencapai 37,5 ton.

Sebaik apapun kualitas proyek disajukan rekanan, life time tidak berlangsung lama. Guncangan kendaraan membuat ikatan aspal hotmix berubah pecah. Sebelumnya, Kapolda Sumut, Irjen Pol Wisnu Amat Sastro telah memerintahkan Kapolres Pakpak Bharat merazia kendaraan melebihi muatan. Tetapi, tanda-tanda penindakan belum tertengok walau perintah disampaikan secara terbuka.

Seputar upaya melepas keterisoliran, Richard memaparkan, tahun 2012 jalan menuju kabupaten tetangga segera dibuka. Akses Simpang Sukarame-Salak-Delleng Sempon di wilayah Pakpak Bharat akan rampung. Rp 8,2 miliar APBN 2011 dialokasikandi jalur ini. Kendalanya, kegiatan pembangunan dari Batu Gajah Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan belum diseriusi institusi berkompeten. Legislatif dipastikan mendorong Pemkab Humbang Hasundutan dan Dinas Bina Marga Sumut duduk satu meja terkait urgensi sarana itu. Bila dibuka, jarak Parlilitan-Medan via Salak dapat dihemat 80 kilometer. Ekonomi warga bakal menggeliat melalui lahirnya bisnis baru.

Melepas Isolasi

Richard bersama Layari, Dermawan serta Taufan siap memperjuangkan permintaan terkait pembangunan jalan menghubungkan kawasan transmigrasi Desa Sibagindar Kecamatan Pagindar menuju Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah.

Begitu juga ruas Sigalingging Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi menuju Desa Jambu Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat. Layari menegaskan, kunci sukses terletak pada intensitas komunikasi.

Kedua pihak juga sepakat mencari solusi guna mengurangi jumlah kelokan di daerah berusia belia itu. Jika memungkinkan, bantuan daerah bawahan difokuskan ke sana mengingat fungsinya menyentuh kebutuhan publik. Atau alternatif, kegiatan Dinas Bina Marga tahun mendatang digiring pada pelurusan konstruksi. Terdapat 200 tikungan pada jarak sekitar 20 kilometer Sukarame Kecamatan Kerajaan-Salak. (ssr-analisadaily.com)

4:44 AM | 0 comments | Read More

Serah Terima dan Temu Pisah Sekdakab Pakpak Bharat

Mantan Sekdakab Pakpak Bharat, Drs.Gandi Warta Manik, SE, ME mengatakan, selang bertugas di Kabupaten Pakpak Bharat 8 tahun terkesan dengan karakter dan situasi yang mempunyai hubungan semosional yang cukup dekat. Banyak pengetahuan dan pelajaran yang diperoleh dari kondisi masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat, katanya, pada serah terima jabatan bertempat di ruang rapat Kantor Bupati, Selasa, (13/9).

Sekdakab Pakpak Bharat yang baru, Drs.Holler Sinamo, MM meminta agar semua pejabat SKPD, Kakan, para Camat saling mendukung dan kerja sama termasuk koordinasi untuk menjalankan tugas di Kabupaten Pakpak Bharat sebagai pelayan masyarakat.

Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu kepada pejabat baru mengatakan, untuk mengembangkan Kabupaten Pakpak Bharat, perlu SDM yang betul-betul kreatif dan enerjik. Untuk itu, juga diharapkan agar dapat memperhatikan SDM para stafnya dan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat.

Kepada mantan Sekdakab Pakpak Bharat, Drs.Gandi Warta Manik, SE, ME menyampaikan terima kasih selama 8 tahun bertugas di Pakpak Bharat. Banyak ide-ide, gagasan dan pengetahuan tentang memajukan Kabupaten Pakpak Bharat dan selamat bertugas di tempat yang baru di Jakarta.

Serah terima dan temu pisah dihadiri Wakil Bupati Pakpak Bharat, Ir.Maju.E.Padang, Asisten Pemerintahan, Drs Tikki Angkat, Asisten Pembangunan, Sustra Ginting, Kabag Humas Pemkab, K.Manik, S.Sos, seluruh SKPD, para camat, dan undangan lainnya. (dp-analisadaily.com)

4:23 AM | 0 comments | Read More

Ini Dia Taksiran Biaya Rehabilitasi di Pakpak Bharat Akibat Gempa Singkil

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pakpak Bharat memperkirakan biaya rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah bangunan kantor dan rumah penduduk yang rusak akibat gempa mencapai Rp60 miliar. ”Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah bangunan maupun sarana dan fasilitas umum yang rusak di Pakpak Bharat,dibutuhkan biaya sedikitnya Rp60 miliar,”kata Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pakpak Bharat Kastro Manik, kemarin.

Bangunan dan fasilitas umum yang rusak, antara lain 29 unit gedung di kompleks perkantoran Pemkab Pakpak Bharat,43 unit gedung sekolah dan rumah sakit umum.Kemudian, 361 unit rumah penduduk yang rusak berat,rusak sedang dan rusak ringan, dua unit bangunan puskesmas, rumah dinas bupati dan wakil bupati, Kantor Camat Pagindar, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Masjid Raya dan Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) di Kecamatan Salak.

Pemkab Pakpak Bharat akan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) agar dapat menopang sebagian biaya program rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah sarana gedung pemerintah dan fasilitas umum, termasuk rumah penduduk yang rusak akibat diguncang gempa. Selama pascagempa,lanjut Kastro, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten Pakpak Bharat telah mendirikan beberapa posko, melakukan evakuasi dan penanganan terhadap para pengungsi serta menjamin kebutuhan logistik terhadap para korban gempa.

Bantuan logistik kepada para korban gempa diberikan selama masa tanggap darurat yang direncanakan berakhir 13 September. ”Untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, kami masih membutuhkan perhatian dan anggaran dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,”tuturnya. Sebagaimana diketahui, gempa yang mengguncang sebagian besar wilayah Pakpak Bharat 6 September 2011, berpusat di sekitar Timur Laut Singkil Baru,Kabupaten Singkil, Provinsi Aceh dengan kekuatan 6,7 Skala Richter (SR).

Gempa juga merusak ribuan rumah,kantor pemerintah dan fasilitas publik lainnya di Kabupaten Dairi,serta Humbang Hasundutan (Humbahas). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Sumut Ahmad Hidayat mengatakan,proses penanganan terhadap korban gempa di tiga kabupaten itu hingga saat ini berjalan baik. ”Masa tanggap darurat cukup satu minggu dan dilanjutkan dengan masa recovery. Pada masa ini yang terpenting adalah bagaimana agar fasilitas yang rusak, baik sarana pendidikan maupun rumah penduduk yang tergolong berat dapat ditangani segera,” katanya.

Terkait dengan pembiayaan terhadap fasilitas yang rusak berat dan berbiaya besar serta tidak mampu ditanggulangi pemerintah daerah setempat, menurut Hidayat, hal ini tentu harus ditangani pemerintahan pusat dan pemerintah provinsi.

Dana Tanggap Darurat Gempa di Aceh dan Sumut Rp1,2 M
Menteri Koordinator (Menko) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) R Agung Laksono mengatakan, telah menyiapkan dana tanggap darurat sebesar Rp1,2 miliar untuk Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumut. “Untuk tahap awal kita siapkan Rp1,2 miliar.Aceh dan Sumut masing-masing mendapatkan Rp600 juta,”katanya di Medan akhir pekan lalu.

Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan rumah penduduk akan disiapkan dana stimulasi seperti bencana yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah (Jateng).“Jumlahnya belum bisa ditentukan.Tapi, untuk rumah yang rusaknya ringan akan diberikan Rp1 juta, rusak sedang Rp10 juta dan rusak berat Rp15 juta,”bebernya. Dari laporan awal yang diterimanya, ada ratusan lebih rumah yang rusak ringan dan puluhan yang rusak sedang dan berat, baik di Aceh maupun di Sumut. Selain itu,ada enam orang luka-luka dan dua meninggal. “Kita akan lakukan verifikasi dahulu sehingga setelah tahap darurat akan dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama fasilitas umum, seperti sekolah, masjid, gereja dan puskesmas,”sebutnya.

Mantan Ketua DPR ini menilai aparatur pemerintah dan masyarakat daerah yang terkena dampak gempa sudah siap dalam memberikan penanggulangan bencana. ”Saya sudah cek di lokasi untuk memastikan apakah sudah ditanggulangi atau belum, ternyata mereka (pemprov/pemkab/ pemkot di Sumut dan Aceh) sudah cukup mampu menanggulangi bencana alam itu sesuai standard.Mereka tidak panik. Kalau pimpinannya tidak panik, bawahannya pasti juga ikut menenangkan,”ujarnya.

Meski kepanikan itu dinilai wajar dan manusiawi, tetapi sikap tenang memberikan efek yang positif bagi masyarakat yang menjadi korban gempa. Agung juga mengungkapkan, pemerintah pusat menyiapkan dana sebesar Rp4,5 triliun untuk menanggulangi dan memperbaiki kerusakan akibat bencana alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012.

Sebelum dana bantuan diserahkan ke daerah, pemerintah akan menerapkan sejumlah prosedur, seperti verifikasi tingkat kerusakan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang terkena bencana. ”Penilaian terhadap kebutuhan daerah yang mengalami musibah agar dana bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Di samping juga untuk menutup kemungkinan penyalahgunaan dana bencana alam itu.Pejabat yang mencuri uang negara dari bencana, nilai moralnya paling rendah,”tegasnya. (Seputar Indonesia)

6:55 AM | 0 comments | Read More

Tanggap Darurat Bencana di Pakpak Bharat Hanya Satu Pekan

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara (Sumut) menetapkan waktu hanya satu pekan untuk masa tanggap darurat bencana. Seiring dengan berakhirnya masa tanggap darurat, 13 September mendatang, maka penanganan lanjutan akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu mengatakan, pihaknya memperkirakan waktu satu pekan untuk masa tanggap darurat sudah relatif mencukupi.

"Namun sekiranya dibutuhkan perpanjangan waktu, maka akan diperpanjang," kata Berutu di hadapan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono yang melakukan peninjauan ke Pakpak Bharat, Jumat (9/9/2011).

Sebagian plafon Gedung DPRD Kabupaten Pakpak Bharat ambruk

Pasca gempa yang terjadi pada 6 September lalu, kata Berutu, pihaknya sudah melakukan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan penanganan bencana. Pada masa tanggap darurat, prioritas utama memberikan pertolongan secara medis serta mendistribusikan bantuan.

Selain itu, juga telah dibentuk tim penanganan tanggap darurat dan pendirian posko-posko yang dipusatkan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pakpak Bharat. Tim ini, katanya lagi, melakukan evakuasi dan pengungsian, serta memberikan bantuan pada korban bencana, inventarisasi jumlah korban dan kerusakan, serta menjamin kebutuhan logistik bagi korban selama masa tanggap darurat.

"Penanganan tanggap darurat ini masih dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, walaupun begitu, kami tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Sedangkan untuk kebutuhan rehabiliasi dan rekonstruksi kami masih membutuhkan perhatian dan anggaran dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," kata Berutu.

Gempa berkekuatan 6,7 SR terjadi pada Selasa (6/9) lalu pada pukul 00.55 WIB. Pusat gempa berada sekitar 59 KM Timur Laut, Singkil Baru, Aceh Singkil, Aceh, namun guncangannya dirasakan di sebagian besar daerah di Sumut. Pakpak Bharat termasuk wilayah yang paling parah kerusakannya akibat bencana tersebut. (Detiknews.com)

7:51 AM | 0 comments | Read More