Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), mengidentifikasi 48 lokasi jalan rusak dan berlubang, 50 lokasi rawan longsor, 20 lokasi rawan banjir dan 77 lokasi rawan kemacetan, khususnya menjelang Lebaran tahun ini.
Data ini diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Wisjnu Amat Sastro, dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Sumut, kemarin (25/7). Dijelaskan, 48 lokasi jalan rusak tersebut berada di 20 satuan wilayah Polda Sumut, yakni di Lintas Barat 27 lokasi, Lintas Timur 5 lokasi dan 16 lokasi di daerah lainnya.
| Ilustrasi |
"Kerusakan jalan terjadi di Desa Bulu Soma, Kecamatan Natal Kilometer 29-30 Kabupaten Mandailing Natal. Jalan Sibolga-Barus Kilometer 30-32, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kilometer 134 Sipirok/Aek Latong Kabupaten Tapanuli Selatan," kata Kapolda.
Hal ini diamini oleh Jonathan I Tarigan, ahli geologi yang juga Koordinator Dewan Pakar Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumut - Nanggroe Aceh Darussalam. Menurutnya, bencana longsor dan banjir menjadi ancaman utama di provinsi Sumut. Dari total wilayah Sumut yang luasnya mencapai 71.680 km2, lahan yang berpotensi terjadi longsor mencapai 46.592 km2 atau mencapai 65 persen.
Wilayah rawan longsor ini berada di 19 daerah di Sumut. "Longsor terjadi di ruas jalan Medan-Pakpak Bharat Kilometer 176, Kabupaten Pakpak Barat, Kilometer 134 Sipirok/Aek Latong, Kabupaten Tapsel, Kilometer 248 Tappahan, Samosir, Desa Tano Bato, Kecamatan Panyabungan Selatan, Desa Muara Botung, Kecamatan Kota Nopan Kilometer 54-55 Kabupaten Mandailing Natal dan Kilometer 56 (Tarutung) Simangumban Kabupaten Taput," katanya kepada Waspada Online, hari ini.
Daerah-daerah rawan longsor ini, terangnya, memerlukan perhatian lebih besar dari pemerintah daerah. "Dari 19 daerah itu, yang potensinya sangat tinggi adalah Kabupaten Langkat yang mencapai 30 persen, Tapanuli Tengah 20 persen, serta Mandailing Natal, Nias Selatan dan Pakpak Bharat yang masing-masing 15 persen," kata Jonathan.Dengan kondisi ini, sambung Jonathan, maka pemerintah daerah semestinya melakukan antisipasi untuk memperkecil dampak bencana longsor dan menghindari banyaknya jatuh korban jiwa. Salah satunya, melakukan program Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat (MBBM). Dengan program ini masyarakat diberitahukan mengenai potensi bencana di daerahnya sehingga dapat menyiapkan lebih siaga dan tahu apa yang harus dilakukan bila bencana datang.
Sumber : Waspada Online Tuesday, 26 July 2011 19:36
0 comments:
Post a Comment